Peran serta masyarakat dalam mewujudkan good governance atau pemerintah yang baik sangat diharapkan. Salah satunya adalah melalui pengetahuan tentang kinerja pemerintah. Masyarakat berhak tahu soal program-program atau kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dan yang akan dibuat oleh pemerintah, baik itu didaerah maupun pemerintah pusat.

Seiring perkembangan zaman, sekarang masyarakat begitu kritis terhadap gejolak atau isu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Karena itu, pemerintah diharapkan untuk lebih transparan dalam memberikan informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh masayrakat. Hal ini sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yakni untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap manusia. Dengan adanya UU ini, setiap individu tidak bisa dihalangi untuk meminta informasi apa saja yang dia butuhkan. Kecuali beberapa hal yang tidak boleh diberikan seperti, informasi yang akan membahayakan negara, informasi yang bersifat pribadi, informasi bersifat rahasia jabatan dan informsi yang memang belum dikuasi atau didokumentasikan.

Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana masyarakat atau peminta informasi mendapatkan informasi atau dokumentasi yang dia butuhkan? Sedangkan dalam UU ini diatur bahwa setiap peminta informasi harus diberikan informasi dengan cepat, sederhana, dan biaya yang sedikit. Dan apakah ketika ada permintaan suatu informasi, pemerintah baru memberikan informasi tersebut?

Dalam hal ini pemerintah atau badan publik haruslah membeberkan beberapa informasi dan dokumentasi tanpa diminta oleh peminta informasi kecuali beberapa informasi yang mana harus diminta melalui permohonan resmi, seperti data yang terbaru dimiliki terhadap instansi tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa media sarana dan prasarana yang bisa dilakukan oleh badan publik untuk mempublikasikan informasi tersebut, baik itu media elektronik maupun media non elektronik.

Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sekarang ini, media internet atau yang lebih spesifik media website, adalah salah satu sarana yang harus dimanfaatkan oleh badan pemberi informasi, karena melalui website, pemerintah dengan gampang menyebarkan segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kini, pemerintah harus berada dibarisan terdepan untuk bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Hampir seluruh belahan dunia penyampaian informasi telah beralih ke media ini. Dan secara tidak langsung membuat masyarakat awam mau tak mau harus bisa beradaptasi dengan kemajuan ini. Berdasarkan survei Yayasan The World Wide Web Foundation pada 2012 lalu, Indonesia berada diperingkat 34 warga negaranya yang paling aktif menggunakan internet dalam peningkatan kesejahteraan penduduk. Sedangkan negara tetangga singapura berada diperingkat 11.

Website merupakan media yang tepat untuk untuk penyebaran informasi yang cepat dan sederhana. Sebab, melalui website, kapan saja dan dimana saja bisa, informasi dapat  diakses oleh siapapun dengan biaya murah. Murah disini tidak hanya berlaku oleh masyarakat, tapi juga berlaku terhadap pihak pemberi informasi karena tidak perlu mengeluarkan biaya besar dibandingkan dekade lalu.

Kemajuan teknologi saat kini, semua orang bisa membuat website apalagi dengan adanya media blog, semua bisa dimanfaatkan sebagai media penyampaian informasi dan dokumentasi kepada publik dan itu tidak memerlukan biaya atau skill yang hebat. Karena blog telah tersedia berbagai macam fitur-fitur yang akan membuat blog kita akan lebih menarik.

Kadang kala, badan publik terkendala dengan alasan anggaran yang tidak ada untuk pembuatan website tersebut, seperti pembelian domain untuk nama website, biaya untuk sewa web hosting, dan yang paling krusial siapa tenaga ahli yang akan mengerjakan pembuatan website tersebut. Sebenarnya itu tidak akan menjadi masalah, jika di setiap instansi badan publik memiliki pegawai yang terbiasa dengan kutak-katik dunia internet atau pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan didunia komputer dan terus mengupdate kemampuan diri sendiri dengan belajar secara otodidak. Masalah tenaga ahli akan tereleminasi dengan sendirinya. Pemerintah tidak perlu lagi menggunakan jasa pihak lain untuk membuat website tersebut, apalagi ketika penerimaan CPNS, hampir semua instansi membuka lowongan untuk staf pranata komputer. Namun ini tidak dimanfaatkan untuk hal tersebut diatas, sehingga akan sia-sialah pemerintah mengeluarkan gaji untuk mereka yang tidak dimanfaatkan tenaga dan pikiran nya untuk kemajuan teknologi tersebut.

Di dunia maya saat ini, semua informasi berkenaan dengan pembuatan website yang murah dan gampang. Dari informasi yang gratisan sampai dengan yang berbayar.
Penulis mencoba memberikan solusi pada badan publik yang belum memiliki website dan tidak memiliki anggaran. Sekarang ada beberapa perusahaan webhosting yang memberikan fasilitas gratis dalam hal nama domain dan webhosting, tentu dengan fasilitas yang sederhana pula, seperti nama domain yang kita inginkan akan ada muncul ekstension domain di belakang nama domain kita.

Bedanya blog dengan perusahaan pemberi gratis webhosting adalah tidak ada banner atau iklan yang akan muncul dalam halaman web yang akan dibuka. kelemahan jika kita memanfaatkan fasilitas blog, kadang-kadang administrator tidak bisa mengontrol banner apa yang masuk ke halaman blog kita. Beda dengan webhosting yang gratisan. Disini tidak akan muncul hal-hal yang tidak dikehendaki. Dalam artian, penyedia webhosting tersebut berusaha menarik kita untuk menyewa webhosting kepada mereka.

Berkenaan dengan penjelasan di atas, penulis menyarankan, tidak akan salah sebuah instansi pemerintahan yang belum memiliki anggaran untuk pembuatan website untuk menggunakan fasilitas gratisan tersebut. Kembali pada UU KIP, pemerintah harus bisa menyediakan informasi yang benar dan biaya murah bagi seluruh pihak. Yang terpenting adalah akurasi dan kebenaran informasi yang diberikan musti valid, dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum yang berlaku. Jika telah ada anggaran, maka kita bisa mengupgrade ke fasilitas yang lebih baik. Masyarakat sangat akan terbantu dengan adanya website badan publik. Satu hal dalam biaya yang mereka keluarkan, masyarakat tidak perlu  lagi kekantor penyedia informasi, cukup dengan mengakses website, akan bisa mengetahui dan mengambil informasi tersebut. Bagaimanapun, sekali lagi sesuai UU KIP tersebut dengan adanya atau tidak website pemerintah masyarakat wajib diberikan segala informasi yang dibutuhkan, tapi dengan adanya website pemerintah, masyarakat akan makin tertolong.

Dengan adanya informasi tersebut, muara terbentuknya pemerintah yang bersih, akuntable dan transaparan akan terwujud, dan tidak akan muncul lagi pemberitaan yang negatif. Website itu juga bisa dimanfaatkan sebagai media interaktif dengan masyarakat. Apa yang dikeluhkan masyarakat selama ini bisa diminimalisir. Yang terpenting juga adalah memperbaharui informasi atau data yang ada di website badan publik.

Bagi media massa, ini juga dapat menjadi kerjasama yang baik dengan pemerintah dalam menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan kebijakan publik atau hal-hal yang menjadi isu di tengah-tengah masyarakat. Semoga kemajuan ini bisa dinikmati oleh seluruh pihak.