PRANATA HUMAS WAJIB MENYUSUN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
Oleh: Muntazhir
Pranata Humas Kantor Kemenag Kabupaten Karimun

Pranata Hubungan Masyarakat yang lebih sering dikenal dengan Pranata Humas (JFPH) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.
Sedangkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh Jabatan Fungsional Pranata Humas yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai. 

Pranata Humas selain dituntut harus bekerja secara profesional juga dituntut untuk taat aturan, salah satunya adalah kewajiban menyusun SKP setiap awal tahun. Zaman Old, belum ada ketentuan SKP yang merupakan kontrak kerja antara atasan dan bawahan, sehingga Pranata Humas hanya bersifat pasif atau menunggu perintah dari atasannya. Berbeda dengan Zaman Now, Pranata Humas dituntut untuk aktif yakni harus mengerjakan kontrak kerja sebagaimana tertuang dalam SKP. 

SKP Pranata Humas ini disusun berdasarkan butir-butir kegiatannya sesuai dengan jabatannya sebagaimana termaktub dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya.

Dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) termasuk bagi PNS dengan Jabatan Fungsional Pranata Humas. Penilaian prestasi kerja ini berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. 

Penilaian SKP ini juga dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, sehingga penilaian prestasi kerja PNS harus dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan prestasi kerja dan pengembangan potensi PNS.

Penilaian ini dimaksud sebagai sebuah proses penilaian yang secara sistematis dilakukan oleh Pejabat Penilai (Atasan Langsung) terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS selama periode setahun. Apakah sasaran kerja yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum dan bagaimana perilaku Pranata Humas selama periode tersebut.

Sehingga dapat dipahami bahwa SKP ini adalah alat atau instrumen untuk menilai prestasi kerja Pranata Humas selama setahun, yang dengan instrumen ini pula akan mengukur tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat capaian hasil kerja yang telah direncanakan dan disepakati antara Pejabat Penilai dengan Pranata Humas yang akan dinilai.

Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya, yang dalam Pasal 11 dinyatakan dengan jelas, bahwa:

(1). Pada awal tahun, setiap Pranata Humas wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. 
(2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pranata Humas yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya. 
(3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja. 
(4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian. 

Selanjutnya setelah setahun berjalan atau pada akhir Desember dilakukan penilaian prestasi kerja dari Pranata Humas dengan lingkup penilaian mencakup dua unsur, yaitu: Sasaran Kerja Pegawai dengan bobot nilai 60% (enam puluh persen) dan Perilaku Kerja dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen).

Dan bagi Pejabat Penilai sendiri, ada sejumlah prinsip yang harus dipedomani, sehingga penilaian SKP Pranata Humas tidak menjadi subjektif. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (pasal 2 dan 3) serta dalam Pedoman Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Jabatan Fungsional Pranata Humas (Kemenkominfo, 2017: h. 8), ada 7 prinsip yang harus dipegang oleh Pejabat Penilai, yakni:

Penilaian prestasi kerja Pranata Humas ini dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam satu tahun yang dilakukan untuk menilai prestasi kerja Pranta Humas dari bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun berjalan.

Dan pada akhirnya, hasil dari penilaian SKP Pranata Humas tersebut akan dijadikan acuan atau standar dalam proses kenaikan jenjang fungsionalnya. Hasil penilaian prestasi kerja juga bisa digunakan oleh Instansi sebagai dasar dalam membuat perencanaan kegiatan dalam hal pengembangan karier, penetapan indeks pemberian tunjangan selain gaji, promosi jabatan dan lain-lain terkait dengan pembinaan profesi Pranata Humas.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian prestasi kerja Pranata Humas ini merupakan suatu proses rangkaian manajemen kinerja dimulai dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dilanjutkan dengan penetapan tolok ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas. Selanjutnya penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan Pranata Humas dalam SKP dengan realisasi kerja yang telah dilaksanakan selama setahun. 
Dan satu hal yang tidak boleh dikesampingkan oleh Pejabat Penilai dalam melakukan penilaian adalah harus dilakukan analisis terhadap hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dari Pranata Humas, sehingga bisa mendapat umpan balik sebagai bahan masukan dan perbaikan di tahun berikutnya.

Referensi:

MEMAHAMI MAKNA MODERASI BERAGAMA
Oleh Muntazhir
Pranata Humas Kantor Kemenag Kabupaten Karimun

Kementerian Agama sebagai salah satu kementerian yang membidangi bidang agama terus mengkampayekan program pengarusutamaan moderasi beragama sebagai upaya mewujudkan kehidupan keagamaan dan kebangsaan yang toleran dan cinta damai demi keutuhan NKRI.

Secara bahasa, moderasi dari kata moderat yang berarti “berkecenderungan ke arah jalan tengah” sedangkan kata moderasi berarti “pengurangan kekerasan” atau “penghindaran keekstreman.” Selanjutnya kata beragama yang beraral dari kata agama berarti menganut (memeluk) agama. (kbbi.kemdikbud.go.id). Sehingga dapat dipahami bahwa penggabungan dua kata Moderasi dan Beragama dimaknai sebagai sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama. 

Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasath atau wasathiyah, yang memiliki kesamaan makna dengan kata tawassuth (tengah­tengah), i’tidal (adil), dan tawazun (berimbang). 

Secara istilah Moderasi Beragama dipahami sebagai sebuah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. 

Mantan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa Moderasi Beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama mengajarkan prinsip moderasi dan keseimbangan. Sehingga yang harus dimoderasi adalah pemeluk agamanya dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya karena seorang penganut agama bisa saja berubah pemahaman dan pengamalan agamanya menjadi ekstrem atau berlebih-lebihan. 

Sikap ekstrim atau berlebihan seseorang penganut agama tersebut bisa saja timbul karena keterbatasannya dalam memahami esensi agamanya atau karena terpengaruh dan mengikuti penafsiran agama yang cenderung pada pemahaman yang tidak moderat. 

Diantara sikap moderasi beragama adalah menyakini tafsir agama yang diyakininya dengan tetap menghargai tafsir agama yang diyakini penganut agama lain. Namun, dengan  kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dengan beragam Media Sosial yang ada saat ini seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sejenisnya menjadi media yang digunakan untuk menyebarkan paham yang ekstrem dengan menyerang pihak lain yang berbeda pemahaman agamanya. Sehingga sering terlihat di sejumlah Media Sosial perdebatan panjang saat membahas suatu topik agama, bahkan terkadang muncul kata-kata yang tidak pantas. Hal tersebut tentunya menimbulkan permasalahan karena bisa berimbas pada perpecahan dikalangan masyarakat.

Solusi dari permasalahan tersebut diatas adalah dengan mengarusutamaan pemahaman agama yang moderat sebagai jalan tengah dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan cara saling menghargai pemahaman setiap orang. 

Moderasi Beragama, juga dipahami sebagai pemahaman seseorang yang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Karena setiap sesuatu yang ekstrim atau berlebihan pastinya tidak baik. Sebagai contoh, makan yang berlebihan tidak baik, tidur yang berlebihan tidak baik, bekerja siang malam tanpa istirahat juga tidak baik dan seterusnya. Bahkan dalam memberikan sumbangan harta, dalam agama Islam mengajarkan untuk tidak berlebih-lebihan, tidak terlalu boros dan tidak pula terlalu kikir, sebagaimana Firman Allah SWT.

 “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Rabb-mu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.” (QS. Al Israa: 29-39)

Dan Nabi Muhammad SAW juga melarang sahabatnya yang beribadah secara ekstrim atau berlebih-lebihan, sebagaimana hadits dari Anas bin Malik radhiallahu’anhu berkata:

جَاءَ ثَلاثُ رَهطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَسأَلُونَ عَن عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أُخبِرُوا كَأَنَّهُم تَقَالُّوهَا ، فَقَالًوا : وأَينَ نَحنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ؟ قَد غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ أَحَدُهُم : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي الَّليلَ أَبَدًا ، وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُومُ الدَّهرَ وَلَا أُفطِرُ ، وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَنتُمُ الَّذِينَ قلُتُم كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخشَاكُم للَّهِ وَأَتقَاكُم لَه ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي )رواه البخاري ، رقم 5063 ومسلم، رقم  1401)

 “Ada tiga orang mendatangi rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa sallam bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu’alahi wa sallam. Ketika mereka diberitahukan, seakan-akan mereka merasa remeh. Dan mengatakan, “Dimana kita dari (ibadahnya) Nabi sallallahu’alaihi wa sallam? Beliau telah diampuni oleh Allah dosa yang lalu maupun yang akan datang. Salah satu di antara mereka mengatakan, “Sementara saya akan shalat malam selamanya.” Yang lain mengatakan, “Saya akan berpuasa selamanya dan tidak berbuka.” Dan lainnya mengatakan, “Saya akan menjauhi wanita dan tidak menikah selamanya.” Rasulullah sallallahu’alaihi wa sallam datang dan bersabda, “Apakah anda semua yang mengatakan ini dan itu? ‘Demi Allah, sesungguhnya saya adalah yang paling takut kepada Alah dan paling bertakwa kepada-NYa. Akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, saya shalat (malam) dan beristirahat dan saya menikahi wanita. Siapa yang tidak menyukai sunahku (kebiasaanku), maka dia bukan dari (golongan)ku.” (HR. Bukhari, no. 5063 dan Muslim, no. 1401).


Dan dalam sebuah hadits dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiallahu’anhu berkata, “Rasulullah bersabda kepadaku:

يَا عَبْدَ اللَّهِ ! أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ ، صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا  (رواه البخاري، رقم 1975 ومسلم، رقم 1159)

”Wahai Abdullah! Saya dapat kabar bahwa anda (terus menerus) puasa di siang hari dan berdiri (shalat) waktu malam hari?” Saya menjawab, “Ya wahai Rasulullah! Beliau mengatakan, “Jangan lakukan, berpuasalah dan berbuka. Berdiri shalat dan tidurlah. Karena jasad anda ada haknya. (HR. Bukhari, no. 1975 dan Muslim, no. 1159). 

Begitu juga dengan sesama saudara muslim, Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar tidak mudah mengkafirkan saudaranya sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Dzarr radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالفُسُوقِ، وَلاَ يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ

“Janganlah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik dan jangan pula menuduhnya dengan tuduhan kafir, karena tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri jika orang lain tersebut tidak sebagaimana yang dia tuduhkan.” (HR. Bukhari no. 6045)
Dan dalam kehidupan beragama, Islam juga melarang menghina sesembahan agama lain, sebagaimana Firman Allah SWT.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - ١٠٨

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (Qs al-An’am : 108).

Selain itu ada juga sikap ekstrim atau berlebih-lebihan dalam beragama yang justru bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri, seperti menghalalkan makanan atau minuman yang haram saat menghadiri suatu acara jamuan makan karena alasan menghargai tuan rumah atau toleransi. Begitu juga dengan mengikuti ritual pokok ibadah agama lain dengan alasan sebagai wujud toleransi adalah suatu sikap yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Moderasi Beragama. Sikap berlebih-lebihan ini semua tidak bisa dibenarkan, baik ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Karena Moderasi Beragama dimaknai menyakini agama dan keyakinannya dengan teguh namun tetap menghormati serta tidak mengganggu, mencela, menghina agama dan keyakinan orang lain.  

Orang beragama yang sudah memahami makna dari Moderasi Beragama akan berada di tengah-tengah diantara dua paham keagamaan yang ekstrim, tidak ekstrim ke kanan dan tidak pula ekstrim ke kiri, tetapi akan berdiri di antara kedua kutub ekstrem itu. Tidak berada di kubu yang berlebihan dalam beragama dan tidak pula berada di kubu yang berlebihan meremehkan ajaran agama. Tidak berada di kubu yang ekstrim tekstualis semata yang mengabaikan akal pikiran juga tidak pula di kubu yang ekstrim kontekstualis yang mengabaikan teks ajaran agama.
Kesimpulannya, Moderasi Beragama dimaksudkan untuk memoderasi pemeluk agama yang berlebihan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Moderasi Beragama mengajak umat beragama untuk kembali ke jalan yang lurus (tengah), jangan menyimpang ke kiri dan jangan pula menyimpang ke kanan.  Yang pada akhirnya akan mewujudkan kehidupan intern umat beragama dan antar umat beragama menjadi rukun, damai, tentram, saling hormat menghormati, saling menghargai, dan saling toleran.