Selasa 20 Oktober 2020

Opini

27-11-2019

PRANATA HUMAS WAJIB MENYUSUN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
Oleh: Muntazhir
Pranata Humas Kantor Kemenag Kabupaten Karimun

Pranata Hubungan Masyarakat yang lebih sering dikenal dengan Pranata Humas (JFPH) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.
Sedangkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh Jabatan Fungsional Pranata Humas yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai. 

Pranata Humas selain dituntut harus bekerja secara profesional juga dituntut untuk taat aturan, salah satunya adalah kewajiban menyusun SKP setiap awal tahun. Zaman Old, belum ada ketentuan SKP yang merupakan kontrak kerja antara atasan dan bawahan, sehingga Pranata Humas hanya bersifat pasif atau menunggu perintah dari atasannya. Berbeda dengan Zaman Now, Pranata Humas dituntut untuk aktif yakni harus mengerjakan kontrak kerja sebagaimana tertuang dalam SKP. 

SKP Pranata Humas ini disusun berdasarkan butir-butir kegiatannya sesuai dengan jabatannya sebagaimana termaktub dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya.

Dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) termasuk bagi PNS dengan Jabatan Fungsional Pranata Humas. Penilaian prestasi kerja ini berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. 

Penilaian SKP ini juga dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, sehingga penilaian prestasi kerja PNS harus dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan prestasi kerja dan pengembangan potensi PNS.

Penilaian ini dimaksud sebagai sebuah proses penilaian yang secara sistematis dilakukan oleh Pejabat Penilai (Atasan Langsung) terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS selama periode setahun. Apakah sasaran kerja yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum dan bagaimana perilaku Pranata Humas selama periode tersebut.

Sehingga dapat dipahami bahwa SKP ini adalah alat atau instrumen untuk menilai prestasi kerja Pranata Humas selama setahun, yang dengan instrumen ini pula akan mengukur tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat capaian hasil kerja yang telah direncanakan dan disepakati antara Pejabat Penilai dengan Pranata Humas yang akan dinilai.

Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya, yang dalam Pasal 11 dinyatakan dengan jelas, bahwa:

(1). Pada awal tahun, setiap Pranata Humas wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. 
(2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pranata Humas yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya. 
(3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja. 
(4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian. 

Selanjutnya setelah setahun berjalan atau pada akhir Desember dilakukan penilaian prestasi kerja dari Pranata Humas dengan lingkup penilaian mencakup dua unsur, yaitu: Sasaran Kerja Pegawai dengan bobot nilai 60% (enam puluh persen) dan Perilaku Kerja dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen).

Dan bagi Pejabat Penilai sendiri, ada sejumlah prinsip yang harus dipedomani, sehingga penilaian SKP Pranata Humas tidak menjadi subjektif. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (pasal 2 dan 3) serta dalam Pedoman Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Jabatan Fungsional Pranata Humas (Kemenkominfo, 2017: h. 8), ada 7 prinsip yang harus dipegang oleh Pejabat Penilai, yakni:
  1. Obyektif: Penilaian Prestasi Kerja harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subyektif pribadi dari pejabat penilai terhadap Pranata Humas yang dinilai. 
  2. Terukur: penilaian prestasi kerja harus dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 
  3. Akuntabel: seluruh hasil penilaian prestasi kerja harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pejabat yang berwenang. 
  4. Partisipatif: seluruh proses penilaian prestasi kerja harus melibatkan secara aktif antara pejabat penilai dengan Pranata Humas yang dinilai melalui proses diskusi untuk mencapai kesepakatan antara pejabat penilai dengan Pranata Humas yang dinilai. 
  5. Transparan: seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja terbuka dan tidak bersifat rahasia. 
  6. Tepat Waktu: program diimplementasikan segera setelah SKP ditandatangani sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 
  7. Pengembangan: kegiatan yang dituangkan dalam SKP merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja sekarang dan yang akan datang, bukan hanya untuk mengukur kinerja yang telah berlalu.

Penilaian prestasi kerja Pranata Humas ini dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam satu tahun yang dilakukan untuk menilai prestasi kerja Pranta Humas dari bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun berjalan.

Dan pada akhirnya, hasil dari penilaian SKP Pranata Humas tersebut akan dijadikan acuan atau standar dalam proses kenaikan jenjang fungsionalnya. Hasil penilaian prestasi kerja juga bisa digunakan oleh Instansi sebagai dasar dalam membuat perencanaan kegiatan dalam hal pengembangan karier, penetapan indeks pemberian tunjangan selain gaji, promosi jabatan dan lain-lain terkait dengan pembinaan profesi Pranata Humas.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian prestasi kerja Pranata Humas ini merupakan suatu proses rangkaian manajemen kinerja dimulai dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dilanjutkan dengan penetapan tolok ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas. Selanjutnya penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan Pranata Humas dalam SKP dengan realisasi kerja yang telah dilaksanakan selama setahun. 
Dan satu hal yang tidak boleh dikesampingkan oleh Pejabat Penilai dalam melakukan penilaian adalah harus dilakukan analisis terhadap hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dari Pranata Humas, sehingga bisa mendapat umpan balik sebagai bahan masukan dan perbaikan di tahun berikutnya.

Referensi:
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya; 
  4. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2014 Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Dan Angka Kreditnya;
  5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 
  6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
  7. Pedoman Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Jabatan Fungsional Pranata Humas, Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika, 2017.

31