Minggu 28 Februari 2021

Berita

Komisi VIII DPR RI Kunjungan Kerja ke Batam

14-12-2020


* Komisi VIII DPR RI Kunjungan Kerja ke Batam

Batam (Humas)-Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin, 14 Desember 2020 yang dipusatkan di PIH dan Wisma Kemenag Batam. Dalam rombongan tersebut hadir para anggota DPR RI antara lain Drs. H. Marwan Dasopang, M.Si,  Nurhadi, S.Pd. H. Aním Falachuddin Mahrus, Ir. H. Nanang Samodra, KA., M.Sc, Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A, Ina Ammania, dan H. Rachmat Hidayat. 

Sementara itu hadir pula perwakilan Pemprov Kepri, Pemko Batam, Baznas Kepri dan BNPB. Hadir pula para pejabat eselon III dilingkungan Kanwil Kemenag Kepri. Dalam kesempatan juga diserahkan rapid antigen 2.000 kit tes, masker kain 2.000 lembar, face shield 1.000 pcs, Hands Glove 1.000 pcs, Shoes Cover 1.000 pcs, dan Disposal Mask 1.000 pcs. 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Dr.H. Mahbub Daryanto, M.Pd.I dalam laporannya menyebutkan Kepulauan Riau merupakan provinsi ke 32 yang secara geografis berbatasan dengan negara tetangga seperti Singapore, Malaysia, dan Vietnam. 

Dalam perkembangannya hingga kini Kepri memiliki 7 desa sadar kerukunan antara lain desa Sebong Lagoi Bintan, Tanjung Batu Kota Karimun, Sedanau Natuna, Pancur Lingga, Senggarang Tanjungpinang, Patam Lestari Batam, dan Sri Tanjung di Anambas.

Kakanwil mengatakan trend anggaran di Kanwil Kemenag Kepri terus mengalami peningkatan. Sehingga pada tahun 2020, total anggaran yang diterima mencapai Rp.301 miliar yang terbagi atas 86,27% rupiah murni, 11,71% SBSN dan 2,09% PNBP.

Rupiah murni dimanfaatkan untuk biaya operasional gaji dan perkantoran, kegiatan prioritas nasional, dan prioritas kementerian lainnya. Anggaran SBSN dimanfaatkan untuk pembangunan madrasah, balai nikah, pusat layanan haji kabupaten/kota.  Sementara anggaran PNBP berasal dari peristiwa nikah di KUA dan BPJPH.

Mahbub Daryanto menargetkan realisasi anggaran Kanwil Kemenag Kepri mencapai 97% sesuai dengan target nasional. Dia menjelaskan pelaksanaan pekerjaan dengan dana SBSN dan PLHUT sudah mencapai tahap finalisasi.

Revisi pagu minus belanja pegawai sudah dalam proses. Pekerjaan kontruksi dalam pekerjaan sudah dilaksanakan melalui dana TUP. Penggunaan dana operasional kantor yang akan dipertanggung jawabkan sampai 30 Desember 2020.

Kanwil Kemenag Kepri memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umroh di provinsi kepri sehingga dapat memberikan rasa amam, nyaman dan kepuasan kepada jamaah. Langkah yang ditempuh antara lain senantiasa melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah untuk mengakomodir beberapa biaya yang tidak masuk dalam komponen BPIH

Terkait dengan penyelenggaraan embarkasi haji Batam, Kakanwil menjelaskan embarkasi batam sudah mulai berpperasional sejak tahun 2000. Asrama haji Batam adalah asrama haji yang sepenuhnya dibangun dan dimiliki oleh BP. Batam. Untuk itu dia meminta dukungan DPR agar Asrama Haji Batam bisa dihibahkan kepada Kementerian Agama agar bisa dibangun menggunakan skema SBSN.

Kakanwil lebih jauh menjelaskan realisasi anggaran BOS Madrasah dan BOP RA tahun 2020 sudah mencapai 94,35% dengan total anggaran mencapai Rp. 1,6 miliar. Realisasi anggaran BOP Pondok Pesantren juga hampir final dengan total nilai bantuan Rp.2 miliar.

Demikian pula untuk anggaran LPQ dan MDT tahun 2020 sudah mencapai Rp. 17 miliar. Beberapa hal tampak mengganggu realisasi pencairan anggaran tersebut yang disebabkan oleh adanya lembaga yang tidak aktif, nama lembaga ganda, proses pencairan yanh masih mengantri di BNI, dan sejumlah kecil lembaga yang masih dalam proses. Namun demikian Kakanwil tetap menargetkan realisasi anggaran akan tuntas menjelang akhir tahun.

Kakanwil meminta dukungan DPR untuk proses penegerian sejumlah madrasah. Ada 12 lembaga yang sedang diusulkan proses penegeriannya baik pada tingkat MTs maupun MA yang tersebar di Bintan, Natuna, Anambas, Batam, Lingga dan Karimun.

Kakanwil menyinggung perlunya perhatian penambahan tunjangan untuk ASN Kemenag yang bertugas di wilayah 3T. Sejumlah pembangunan sedang diusulkan pada tahun 2021 dengan berbasis SBSN untuk 10 madrasah dengan total anggaran Rp.75,2 miliar.

Kakanwil mengatakan Baznas Kepulauan Riau juga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah mampu menghimpun dana zakat mencapai Rp. 36 miliar. Sementara data LAZ juga mengalami pertumbuhan yang siginifikan dengan 9 lembaga LAZ mampu menghimpun dana zakat mencapai Rp.17,6 miliar.

Kepulauan Riau menurut Kakanwil juga sedang menggiatkan potensi waqaf. Lokasi wakaf produktif di Kepri mencapai 31 wilayah dengan luas 677.402 m2. Kakanwil juga sedang mengembangkan wakaf tunai.

Sementara itu Marwan Dasopang dalam arahannya mengatakan kunjungan kerja tersebut dimaksudkan dalam rangka reses anggota DPR RI. Reses mengunjugi tiga lokasi antara lain Jawa Barat, Banten dan Batam. 

“Kami bersungguh-sungguh mendengarkan aspirasi yg disampaikan,” kata Marwan. 

Dia menjelaskan Komisi VIII DPR RI sudah melahirkan UU 18 TAHUN 2019 tentang Pondok Pesantren karena dalam kaitan sejarah peran pesantren sangat besar yang sudah ada sejak zaman nusantara. Tetapi setelah merdeka pesantren justru terpinggirkan. UU Ponpes belum berlaku sepenuhnya karena PP yang bersangkutan belum selesai. 

“Kami berharap PP segera lahir karena UU pesantren mengutamakan kebebasan pesantren dengan ciri khas masing-masing misalnya ada pendidikan akhlak, quran, hadist, fiqih, kitab kuning, dan lain sebagainya,” katanya.  

Dalam UU tersebut, APBD juga dimungkinkan untuk mendukung pesantren. Komisi VIII selalu ngotot memperjuangkan pendidikan yang dikelola oleh Kemenag termasuk pesantren yang rentan terhadap pandemi Covid19. 

“Kami selalu berbicara di Komisi agar bantuan di pesantren tidak diutak atik. Jangan dikurangi atau dipotong karena pesantren bisa menyelesaikan persoalan mencerdaskan anak bangsa”, serunya.

Marwan menjelaskan BOP tahun 2021 tidak ada lagi. Bantuan sudah dialokasikan ke Kementerian PUPR untuk pesantren agar segera difollow up agar bantuan segera bisa diberikan kepada pesantren.  Menurutnya tidak semua madrasah harus negeri. Tetapi memastikan negara hadir dalam lembaga pendidikan, sehingga tidak harus semua madrasah menjadi negeri. 

Marwan menegaskan PTKIN saat ini sebagian melenceng dari tujuan awal, karena pada awalnya PTKIN dibuat untuk menyediakan ruang pada santri untuk mendalami metodologi ilmu keislaman setelah di pesantren, tetapi ketika sudah menjadi UIN, PTKIN lebih fokus pada fakultas umum seperti fakultas kedokteran. 

“Kami akan mendorong agar STAIN SAR Kepri diberikan afirmasi untuk menjadi IAIN meskipun syaratnya belum terpenuhi”, ucapnya. 

SBSN yang dikelola oleh Kemenag menurutnya sengaja didesign menyatu dalam satu blok untuk kepentingan umat Islam seperti kantor KUA dan madrasah. 

Asrama haji seharusnya bukan lagi asrama haji tetapi menjadi hotel haji yang bisa melayani masyarakat umum yang bisa memghasilkan pendapatan negara. Dia juga mendorong agar Asrama Haji Batam diserahkan kepada Kemenag. Setelah itu Komisi VIII akan mendukung upaya Kemenag untuk membangun asrama haji menggunakan SBSN.

Komisi VIII juga mengkritisi Kemenag soal PJJ oleh karena itu DPR juga ikut mendorong disalurkannya quota internet kepada lembaga pendidikan di Kemenag baik di pesantren, madrasah, dan lain-lain.  

“PJJ tidak efekif untuk pembentukan karakter.  Oleh karena itu kita mendukung pesantren beroperasi. Pesantren harus kita jaga supaya tidak menjadi cluster penularan,” tuturnya. 

Setelah melakukan dialog, para anggota Komisi VIII DPR RI meninjau MAN IC Batam. 


 

269

Berita Terkait