Senin 20 September 2021

Berita

KIIS Seri #43 Itjen Kemenag, ASN, Integritas dan Implementasi UU KIP

04-08-2021


* KIIS Seri #43 Itjen Kemenag, ASN, Integritas dan Implementasi UU KIP

Tanjungpinang (Humas)_Inspektorat Jenderal Kemenag RI menyelenggarakan webinar KIIS Seri #43 dengan tema ASN, Integritas dan Implementasi UU KIP, Rabu, 4 Agustus 2021. 

Para narasumber dalam kegiatan antara lain Inspektur Investigasi Itjen Kemenag RI, Dr. Khairunnas Rektor IAIN Metro Lampung, Dr. Siti Nurjanah, Kepala Kemenag Pesisir Barat Lampung, Yulizar Andri, dan Kepala SPI IAIN Sulthan Amai Gorontalo Dr. Adnan. 

Dalam arahannya, Dr. Khairunnas mengatakan integritas wajib diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas. Integritas tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya jika tidak dilaksanakan dilingkungan kerja. 

ASN wajib memiliki kemampuan memilah informasi untuk disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan sumpah PNS. Setiap satuan kerja wajib memiliki PPID yang mewakili lembaga untuk para pihak yang membutuhkan informasi. 

"Berbuat, bertindak dengan menjaga nama baik Kemenag. Kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga marwah Kemenag di mata masyarakat," demikian pesan Khairunnas. 
 
Dalam forum yang sama, Rektor IAIN Metro Lampung Dr. Siti Nurjanah mengatakan Kemenag sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatur tata peribadatan selama masa pandemi Covid-19 antara lain dengan mempromosikan protokol kesehatan 5M+1D agar keselamatan masyarakat terjaga. 

Tantangan agama pada masa pandemi memang menimbulkan banyak kendala sebagai ujian, namun dalam beragama kita dituntut untuk aplikabel sesuai dengan kondisi demi tetap menjaga keselamatan khalayak. 

"Untuk itu diperlukan sikap moderat dalam beragama dengan terus memperdalam ajaran agama dengan benar.  Saya melihat, belakangan ini paradigma Islam washatiyah menjadi tren baru setelah dipromosikan oleh Pangeran Muhammad bin Salman ke Dunia Barat dalam rangka memperkenalkan sikap Islam yang rahmatan lil alamin. Islam washatiyah sebagai afirmasi terhadap sikap Islam rahmatan lil alamin," tuturnya. 

Sementara itu, Yulizar Andri, Kepala Kemenag Pesisir Barat, Lampung yang mengangkat persoalan revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) mengatakan di Kabupatennya memiliki 11 KUA dan yang telah memiliki kantor definitif sebanyak 8 KUA, dan sisanya masih digabung. 

Revitalisasi KUA adalah cara proses menghidupkan kembali dengan kondisi yang lebih optimal. Hal tersebut sesuai dengan arahan Menag untuk merevitalisasi kantor KUA sebagai unit terkecil di Kemenag disamping 7 program prioritas Kemenag yang lainnya. 

Yulizar Andri mengatakan ada 10 tugas dan fungsi KUA itu antara lain menyelenggarakan proses pencatatan akad nikah, penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, sebagai pengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA. Selain ketiga hal di atas, tugas kepala KUA mencakup pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah, pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA serta memberikan layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler.

"Ada empat tujuan strategis dari revitalisasi KUA, yaitu untuk meningkatkan kualitas umat beragama, memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan, memperkuat program dan layanan keagamaan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan.

Dengan demikian, katanya, ke depan kantor KUA akan difungsikan untuk melayani semua agama di Indonesia. Kemenag Pesisir Barat, Lampung siap mendukung program digitalisasi di KUA agar sesuai standar layanan yang paling mutakhir. 

"Kami menyadari bahwa layanan semakin berkembang sesuai kebutuhan zaman. Tapi SDM perlu peningkatan kualitas dan kuantitas karena masyarakat yang akan dilayani adalah masyarakat seluruh agama dengan jumlah layanan yang semakin bertambah," ujarnya.  

Sementara itu, Kepala SPI IAIN Sulthan Amai Gorontalo, Dr. Adnan yang mengelaborasi tentang implementasi UU KIP mengatakan keterbukaan informasi belum maksimal karena masih adanya budaya ketertutupan akan informasi publik. 

Badan publik masih dianggap rendah dalam menjalankan keterbukaan informasi publik padahal instrumen UU KIP sudah dijalankan sejak 11 tahun lalu. 

Informasi masih menjadi miliki lingkaran tertentu. ASN Kemenag dituntut menjaga integritas dengan mengimplementasikan keterbukaan informasi dengan penerapan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil dan sabar. 

UU KIP mendorong transformasi paradigma. Dulu informasi tertutup kecuali yang dibuka. Sekarang telah berubah, telah terjadi transformasi paradigma menjadi informasi terbuka kecuali yang informasi yang dikecualikan. 

"Sebagai institusi, kita harus siap dikritik untuk kemajuan. Berikan informasi yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Informasi tidak menjadi milik sebagian orang saja, dorong masyarajkat untuk tahu. ASN harus menjadi muballigh dengan balighu anni walauayah. Berikan cahaya kepada masyarakat dengan informasi yang seluas-luasnya," imbuhnya. 

Kegiatan diakhiri dengan sesi dialog. 
 

44

Berita Terkait