Minggu 19 September 2021

Berita

Kepala KUA Kec. Bintan Pesisir Laksanakan Tauliah Wali Hakim Dipimpin Oleh Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Bintan

05-08-2021


* Kepala KUA Kec. Bintan Pesisir Laksanakan Tauliah Wali Hakim Dipimpin Oleh Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Bintan

(Kemenag Bintan) -  Kamis, (5/8/2021), Kepala KUA Kecamatan Bintan Pesisir, H. Ramli Hamid, melaksanakan tauliah Wali Hakim yang dipandu oleh Kasi (Kepala Seksi) Bimas Islam Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bintan Muhammad Hasbi, SH.I. Kegiatan tauliah didampingi oleh 2 orang saksi yakni H. Faril Wahidi, S.Ag. dan H. Muhammad Ridwan, S.Ag.

Tujuan dilaksanakan tauliah agar Penghulu yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala KUA dapat bertindak menjadi Wali Hakim bagi calon pengantin wanita yang tidak mempunyai wali yang berhak. Dasar pelaksanaan tauliah ini adalah Peraturan Menteri Agama Nomor: 30 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pada pasal 12 ayat 2 yang menjelaskan tentang wali hakim.

Setelah mengucapkan akad tauliah, kepada Humas, Ramli menerangkan dari sudut pandang Syariat Islam dalam pembahasan fikih munakahat bahwa wali merupakan rukun nikah, namun pada faktanya tidak semua perempuan yang akan melangsungkan pernikahan memiliki wali dengan berbagai kondisi dan keadaan tertentu yang menjadi penyebabnya. Dalam hal ini negara atau pemerintah merupakan wali, agar Penghulu atau Ka. KUA dapat melaksanakan tugas kewaliannya untuk mewakili negara maka harus ditauliah terlebih dahulu.

“maka dari itu, saya selaku Penghulu yang mendapat tugas tambahan Kepala KUA, bagian dari pemerintah, harus ditauliah terlebih dahulu karena baru menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Bintan Pesisir pada 1 Juli 2021 lalu,” kata Ramli.

Lebih lanjut, Ramli menambahkan, Kepala KUA Kecamatan baru dapat bertindak sebagai wali hakim apabila calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab, walinya ghaib (Musyafatul Qashry), walinya mafqud/hilang, walinya berada dalam tahanan, walinya 'adhol/enggan, walinya majnun/gila, walinya berhaji/umrah, walinya mustauladah/non-muslim.

“Dengan delapan kondisi tersebut jika salah satunya terjadi pada diri seorang perempuan maka Penghulu atau Kepala KUA Kecamatan dapat bertindak menjadi wali hakim. Disinilah fungsi seorang Penghulu atau Kepala KUA untuk memeriksa calon pengantin dengan teliti dan hati-hati agar tidak salah atau keliru dalam penetapan wali mengingat wali merupakan rukun nikah,” jelas Ramli.

Seusai tauliah Wali Hakim, Ramli melakukan koordinasi terkait pelayanan di KUA  Kecamatan dengan Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Bintan. Menurutnya, ini merupakan koordinasi perdana dan kunjungan pertama di Kantor Kemenag Kabupaten Bintan setelah 6 tahun 7 bulan bertugas di Kantor Kemenag Anambas.

Ramli juga menyampaikan beberapa program kerja KUA Kec. Bintan Pesisir, kendala, dan hambatan dalam bertugas dan juga terkait sarana dan prasarana. Mendengar penyampaian program kerja KUA yang dikepalainya, Kasi Bimas Islam, Hasbi, memberikan dukungan terhadap program-program tersebut dan memberikan beberapa pengarahan dan solusi atas kendala dan hambatan yang dialami dalam bertugas. (ramli/amilia)
 

136

Berita Terkait