Rabu 19 Desember 2018
Al-Arbi'aa 10 Rabiul Akhir 1440

Berita

Kemenag Dan Polres Tanjungpinang Tindak Tegas Pelaku Nikah Siri

05-10-2018


* Kemenag Dan Polres Tanjungpinang Tindak Tegas Pelaku Nikah Siri

Kementerian Agama Kota Tanjungpinang (Inmas) - Kemenag Kota Tanjungpinang dan Polres Tanjungpinang  menindak tegas pelaku nikah siri di Tanjungpinang. Pertemuan yang dihadiri oleh Kakankemenag, Ka.  KUA Bestari, Polsek Kec. Bukit Bestari beserta dua orang pelaku nikah siri dilakukan di ruang Kepala Kemenag Tanjungpinang, Kamis (4/10) pukul 14.00 WIB.

Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti MoU antara Polres Tanjungpinang dan Kemenag Kota Tanjungpinang nomor:  B/06/XI/2017 dan nomor 3704 Tahun 2017 tentang Pembinaan Umat Beragama, pencegahan dan penanganan paham radikalisme, terorisme  serta pemberantasan pernikahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Kepala KUA Bukit Bestari, ternyata masih ada oknum di wilayah Kelurahan Sungai Jang yang masih menjalankan praktek pernikahan liar yang tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, koordinasi bersama pihak kepolisian (Babinkamtibmas)  menjadi hal yang urgen untuk memberantas pernikahan liar tersebut.

Terdapat pula laporan masyarakat ke KUA se-Kota Tanjungpinang bahwa masih terjadi praktek nikah siri di Kota Tanjungpinang, maka selanjutnya Kakankemenag memanggil dan menindak tegas para pelaku nikah siri yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polsek setempat. Pelaku diberikan pembinaan dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulanginya lagi dan proses selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Kementerian Agama menegaskan pernikahan selain harus dilakukan sesuai ajaran agama. Selain itu harus dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA). Karena itu nikah siri bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Nikah sirri merupakan nikah yang bermasalah, melanggar hukum negara, berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, dengan tata cara pencatatan. Sebelum ada UU Nomor 1 Tahun 1974, masalah pernikahan diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 yang menyebutkan perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah.

Nikah di bawah tangan atau nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan petugas pencatat nikah dan tidak tercatat di KUA. Pelayanan pencatatan nikah merupakan salah satu target reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama Kota Tanjungpinang  yang dilakukan melalui pendekatan sistemik.

Pemerintah dalam hal ini Kantor Kementeian Agama Kota Tanjungpinang melalui Kantor Urusan Agama di masing-masing Kecamatan telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk pelayanan nikah, seperti pembebasan biaya nikah jika dilaksanakan pada kantor KUA pada jam kerja (andy/Ri)

161

Berita Terkait