Selasa 07 Juli 2020

Berita

Kemenag Batam Laksanakan Proyek SBSN 2020

05-06-2020


* Kemenag Batam Laksanakan Proyek SBSN 2020

Batam (Kemenag)----Kementerian Agama Kota Batam menggelar rapat secara virtual, Kamis (4/6). Rapat ini membahas tentang perkembangan proyek pembangunan dari anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun 2020.

Hadir pada rapat virtual itu Kakankemenag Batam  H. Zulkarnain Umar, Kasubbag TU Magdalena Silfia, Kasi Bimas Islam HM. Dirham selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kasi Haji dan Umroh HM. Amanuddin, Kepala KUA Sekupang, Kepala KUA Batam Kota, Kepala dan PPK MAN IC, Kepala dan PPK MAN Batam, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Tim Pengelola Kegiatan dan Pejabat Teknis Kegiatan Mangara Simarmata.

Kakankemenag Batam dalam kesempatan rapat tersebut mengharapkan pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan dari anggaran SBSN dapat berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Namun jika dalam pelaksanaannya ada kendala yang ditemui segera lakukan koordinasi untuk pemecahan masalah.

"Jadi terus lakukan koordinasi demi kelancaran kegiatan," ujarnya.

Muhammad Sulaiman selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melaporkan bahwa ada 2 proyek pembangunan dari dana  SBSN yang sudah selesai proses lelang penyedia dan telah didapat pemenagnya hanya tinggal menunggu masa sanggah yang akan berakhir siang ini pukul 12.00 wib yakni pembangunan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu (PLHUT) dan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Sekupang.

Jika sampai berakhir masa sanggah, tidak ada pihak yang melakukan sanggahan, maka akan dilanjutkan dengan tahapan penyiapan dokumen penandatanganan kontrak kerja.

"Insya Allah akhir bulan ini, pengerjaan kedua proyek tersebut sudah bisa dilakukan," jelasnya.

"Masa pengerjaan PLHUT adalah 150 hari kalender atau 5 bulan, sementara Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji 120 hari kalender atau 4 bulan," tambahnya.

Terkait dengan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Batam Center masih dalam proses penyesuaian kelengkapan dokumen dengan Permen PUPR No 14 Tahun 2020.

Sedangkan untuk dimadrasah, belum bisa dilanjutkan prosesnya karena masih menunggu kebijakan dari Kementerian Agama RI dalam hal ini Direktorat Madrasah.
----------------
humas
 

50

Berita Terkait