Sabtu 19 Oktober 2019
As-Sabt 19 Syafar 1441

Berita

Kakanwil Kemenag Kepri Ikuti Rapat Evaluasi Haji Nasional

09-10-2019


* Kakanwil Kemenag Kepri hadiri rapat evaluasi haji nasional

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kepri Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, SH,.MA menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2019 di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (08/10). Hadir dalam acara tersebut Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin, Dirjen PHU Prof. Dr. Nizar,M.Ag, Menteri Kesehatan RI yang diwakili Kapus Haji Eka Jusuf Singka, Duta Besar R.I. untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, Konsul Haji di Jeddah Endang Jumali, Eselon II Ditjen PHU, Para Kakanwil Se-Indonesia, Kabid PHU Se-Indonesia serta Dewan Pengawas BPKH Khasan Fauzi.

Kegiatan ini dibuka pukul 16.00 wib oleh Dirjen PHU Kemenag RI Prof. Dr. Nizar, M.Ag. Dalam sambutannya ia menyampaikan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah selaku pengemban amanah terus berupaya melakukan penyempurnaan kebijakan, sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Menurut Nizar, berbagai bentuk layanan yang diperuntukkan bagi jemaah harus terus dievaluasi dan ditingkatkan. Skala prioritas pun telah ditetapkan, di mana beberapa tahun terakhir perbaikan layanan sengaja difokuskan pada hal-hal yang terkait dengan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan layanan administrasi yang lain. Setelah mengalami peningkatan yang cukup signifikan terhadap sejumlah layanan tersebut, lanjut Nizar, tiba gilirannya prioritas peningkatan layanan dialihkan pada bentuk layanan yang tidak kalah penting dan justru menjadi jantung dari ibadah haji itu sendiri, yakni layanan bimbingan ibadah. 

Dalam kesempatan itu, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan,  penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah maupun masyarakat untuk turut mensukseskannya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama senantiasa berupaya memberikan pelayanan maksimal terhadap jemaah haji. Guna memberikan kenyamanan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mencatat ada lima poin yang perlu dilevaluasi dalam penyelenggaraan ibadah haji  tahun 2019. Pertama, sebagai penyelenggara harus memahami betul apa yang sudah dianggap baik oleh sebagian besar jemaah haji asal Indonesia.

"Maka saya minta harus betul-betul diindentifikasi, apa saja poin-poin yang dinilai sudah baik, agar tahun depan setidaknya itu bisa kita pertahankan, tidak boleh lebih buruk," kata Menag.

Kedua, pada tahun depan akan ditingkatkan masalah kualitas manasik hajinya. Jadi ibadah haji, secara khusus harus menjadi fokus utama untuk ditingkatkan, tentu bukan berarti meninggalkan yang lain.

"Mengapa? Kita ingin ada peningkatan setelah katakanlah hal-hal yang sifatnya fisik, jadi service yang sifatnya fisik, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan lain lain itu katakanlah sudah baik, Maka kita harus menambah kualitas penyelenggaraan  ini dengan sifatnya nonfisik," ujarnya.

Menag menginginkan jemaah haji Indonesia tidak hanya terpuaskan secara fisik, tapi ada penambahan ilmu pengetahuan, dan penambahan kualitas keberagamaan mereka.

Kemudian, ketiga, Menag juga menitipkan kepada Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah untuk secara serius menangani Armina. Untuk diketahui bersama problem utama haji itu kondisi saat ini adalah Arafah dan Mina.

"Khususnya Mina, karena keterbatasan tenda-tenda yang ada di sana, keterbatasan toilet itu betul-betul berdampak secara langsung dengan tingkat kesehatan jemaah haji kita, dan tentu itu mengganggu ritual ibadah kita," ucap Menag.

Keempat, ia berharap fast track atau jalur cepat saat jemaah haji tiba di Bandara Arab Saudi. Oleh karenanya, harus diperluas, tidak hanya yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta saja tetapi kalau bisa seluruh embarkasi.

"Setidaknya ada penambahan pada bandara-bandara yang embarkasi besar jemaah kita, yaitu Surabaya dan Solo," tandas Menag.

Kelima, Menag juga menyoroti masalah  kesehatan. Terkait soal sosialisasi mengenai istitha’ah di bidang kesehatan. Karena masih saja ada sebagian jemaah Indonesia yang protes mengapa mereka sudah sampai di embarkasi, tinggal menunggu jam keberangkatan untuk bertolak ke Tanah Suci, tiba-tiba divonis tidak boleh berangkat.

"Karena kondisi kesehatannya tidak memenuhi istitha’ah di bidang kesehatan. Setiap jemaah haji kan fluktatif, tidak ada yang stabil kesehatannya," pungkasnya.(sadam)

41

Berita Terkait