Kamis 26 November 2020

Berita

Kakankemenag Bintan: Tumbuhkan Rasa Cinta Produk Dalam Negeri Melalui Jaminan Produk Halal

19-10-2020


* Kakankemenag Bintan: Tumbuhkan Rasa Cinta Produk Dalam Negeri Melalui Jaminan Produk Halal

(Kemenag Bintan) – Senin (19/10/2020), setelah mengikuti rapat persiapan peringatan Hari Santri di Kantor Bupati, Bintan Buyu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan: Drs. H. Erman Zaruddin, M.M.Pd. langsung meluncur ke STAIN SAR (Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman. Disana ia menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai bantuan sertifikasi halal bagi UMK (Usaha Mikro dan Kecil) se- Provinsi Kepulauan Riau.

Bimtek ini digelar oleh Bidang Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau dengan menghadirkan narasumber dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Hadir saat itu, Kepala Kanwil Kemenag Kepri: Dr. H. Mahbub Daryanto, M.Pd.I., Kepala Bidang Bimas Islam: Drs. H. Edi Batara, dan para Pengusaha UMK  se- Kepri.

Tujuan dari kegiatan ini dalam rangka pengenalan akan pentingnya jaminan produk halal, yang mana saat ini label kehalalan dikeluarkan oleh BPJPH, bukan lagi oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). MUI hanya bertindak mengeluarkan fatwa setelah dikeluarkan hasil uji kehalalan oleh tim auditor. Setelah mendapat fatwa halal sertifikat halal dikeluarkan oleh Pemerintah melalui BPJPH.

Memulai paparannya, Kepala BPJPH: Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D. yang menjadi narasumber saat itu mengenalkan terlebih dahulu peran BPJPH dan sejarah dibalik inisiasi pembentukan BPJPH. Ia mengatakan tentang aturan GATT, General Agreement on Tarrifs and Trade, yaitu  perjanjian bersama secara umum tentang biaya dalam perdagangan guna percepatan ekonomi pasca perang dunia ke II. Klausul GATT yang menyelamatkan perekonomian salah satunya dinyatakan bahwa Negara melindungi kepentingan masyarakat atas dasar kepentingan sosial, budaya, dan agama.

“Tahun 1945 pasca Indonesia baru merdeka, saat itu kita sudah memulai mengisi kemerdekaan. Indonesia bukan Negara berdasarkan agama, tetapi  dasar Negara kita sudah jelas yaitu Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada UUD 1945 Pasal 29 menyebutkan bahwa Negara melindungi masyarakatnya untuk menjalankan ibadah terhadap agama yang dianutnya, itu adalah jaminan.” Ucap Sukoso.

“Sehingga ketika ditarik mengenai apa itu jaminan produk halal, sebuah kewajiban bagi masyarakat sebagai orang muslim untuk mengkonsumsi produk halal. Ini dilindungi oleh Pemerintah melalui UUD tersebut yang kemudian diturunkan dan diterjemahkan lagi menjadi UU Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal.” Lanjutnya.

Sukoso berpesan kepada para pelaku usaha bahwa ada tanggung jawab di diri sendiri untuk mengerjakan  dan memberikan produk yang halal lan thoyibban/halal dan baik. Ia menegaskan bahwa pemikiran akan penyediaan produk dan makanan yang halal di Indonesia dimana penduduknya mayoritas muslim adalah sebuah pesan yang wajib diberikan kepada pelaku usaha.

“Kepada pelaku usaha, ketika anda mencantumkan kehalalan produk maka jangan bohong. Kehalalan ini adalah hal mendasar yang harus kita pegang karena  pesan ini juga disampaikan di dalam Al-Quran.” Ujarnya.

“Untuk itu, jangan menyederhanakan sesuatu dalam melakukan usaha, jangan meremehkan logo produk halal. jika kita menyederhanakan sesuatu dan menjadi lengah, maka jangan komplain jika kalah di dalam persaingan dunia perdagangan. Kenapa saya katakan hal ini, karena saya perhatikan, di Batam dan Tanjungpinang sudah membanjir produk-produk dari luar.” Sebutnya.

Mewakili Pemerintah, Sukoso mengatakan bahwa  BPJPH akan terus berkomitmen membantu UMK dalam proses sertifikasi produk. Dalam Bimtek tersebut, Sukoso menerangkan bagaimana tata cara mendapatkan fasilitas sertifikat produk halal dari BPJPH.

Menanggapi kegiatan ini, Kakankemenag Bintan mengatakan bahwa Bimtek ini merupakan inisiasi Bidang Bimas Islam yang perlu diapresiasi. Bimtek ini sangat membantu pelaku UMK se- Kepri mendapatkan sertifikat halal.

“Melalui Bimtek ini, diharapkan kepada pelaku UMK untuk memanfaatkan dan memaksimalkan penerbitan sertifikat halal untuk semua produk. Sekarang yang mengeluarkan sertifikat halal adalah Kementerian Agama berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama dan dibantu oleh berbagai organisasi Islam yang memiliki lembaga untuk melakukan audit halal, maka akan banyaklah produk-produk yang ada untuk bisa diberi sertifikat. Kegiatan ini mendukung Provinsi Kepulauan Riau untuk menjadi Provinsi yang peduli halal. Maka untuk mengupayakan hal ini dibutuhkan kerjasama semua pihak, dan bagaimana hal ini bisa diwujudkan tentunya harus memahami terlebih dahulu bagaimana jaminan produk halal ini bisa didapatkan.” Kata Erman.

Menurut Erman, jika sertifikasi produk halal tidak maksimal maka akan dikalahkan dengan masuknya berbagai produk-produk dari Luar Negeri yang telah dilabeli logo halal oleh masing-masing Negaranya. “Kita saksikan saja di Batam maupun Tanjungpinang, sudah banyak dijumpai produk-produk buatan Malaysia. Kadang-kadang pilihan masyarakat kita masih memilih produk luar ini, maka untuk menumbuhkan rasa cinta akan produk Indonesia, produk dalam negeri, kita harus menyiapkan produk yang kehalalannya tidak diragukan lagi.” Sahutnya.

“Bagi umat Islam, apa yang dimakan akan menjadi darah dan daging, darah ini beredar menuju otak dan jantung, mempengaruhi kinerja otak, jika apa yang masuk ke tubuh kita telah terjamin keamanan dan kehalalannya maka insyaallah masyarakat akan sehat secara jasmani, rohani, dan juga secara spiritual.” Pungkasnya. (amilia)


 

109

Berita Terkait