Selasa 16 Juli 2019
Ats-tsulatsa 13 Dzulka'dah 1440

Berita

Kabiro Umum Bagikan Tips Aman Pengadaan Barang/ Jasa

23-03-2019


* Kabiro Umum Bagikan Tips Aman Pengadaan Barang/ Jasa

Batam (Inmas)- Kepala Biro Umum Kemenag RI, H. Syafrizal, M.Si menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Kanwil Kemenag Kepri di Hotel Golden View, Batam, Sabtu (23/3/2019).

Dengan judul materi strategi pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama, Syafrizal menjelaskan berbagai seluk beluk pengadaan barang/jasa. Syafrizal menyebutkan Pasal 28 Ketentuan Peralihan Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 menyatakan bahwa penyesuaian ULP dan LPSE menjadi UKPBJ yang melaksanakan seluruh fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023.

Untuk menghindari kemacetan dalam pelaksanaan lelang proyek, Kabiro Umum membagi sejumlah tips dimulai dengan melelang DED pada masa pra DIPA. ”Setelah terbit DIPA definitif, baru lelang kontruksi dapat dimulai agar tidak kehabisan waktu. Karena ada proyek-proyek tertentu yang membutuhkan waktu 8 bulan, jika DED baru dilelang pada Februari atau Maret, sudah pasti pekerjaan kontruksinya akan mangkrak,” pesan Kabiro Umum.

Selanjutnya, kata Kabiro Umum, anggaran DED dianggarkan sebelum tahun berjalan, atau merevisi di akhir tahun anggaran khusus untuk lelang DED saja.

“Dalam pekerjaan kontruksi nanti, jangan hanya bermodal lelang DED yang dibuat oleh konsultan, tetapi upayakan didampingi konsultan perorangan yang dipercayai untuk meninjau secara langsung proyek bagi PPK yang membutuhkan. Hal ini dibutuhkkan untuk melihat pekerjaan tertentu yang sulit kita ukur sendiri, seperti menilai kedalaman galian, kualitas bahan non mrek seperti pasir, batu dan lain-lain,” jelasnya panjang lebar.

“Lakukan kontak dalam bekerja dengan berkonsultasi kelembagaan dengan LKPP, Kemen PUPR, BPKP/ BPK dan Kemenkeu,” ucapnya.  
Langkah yang juga penting menurut Kabiro Umum, adalah menyiapkan anggaran untuk memperoleh pendampingan hukum. “Pimpinan K/L wajib memberikan pelayanan hukum bagi personil pengadaan dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup pengadaan barang/jasa. Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha, pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan,” tambahnya.

Memang dalam Pasal 44 Penunjukan Langsung terhadap satu penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan dalam kasus tertentu. Besarnya honor advokat ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. “PPK wajib tahu soal luas bangunan sampai detail berapa harga maksimal permeter bangunan. Caranya banyak berkonsultasi dengan lembaga terkait misalnya LKPP, Kemen PUPR, Kemenkeu dan BPK/ BPKP,” tegasnya.

Tentang adanya perubahan ULP menjadi UKPBJ, berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018, bagi Kementerian Pusat, ULP berubah UKPBJ dengan nomenklatur setingkat eselon II atau jika di wilayah propinsi setingkat eselon III agar karir dan pembinaan kepegawaiannya semakin jelas. “ULP selama ini sudah bekerja keras, dengan resiko yang besar tapi karirnya kurang jelas, maka kita perkuat melalui pelaksanaan Perpres 16/ 2018,” ujarnya.

Kabiro Umum menyebutkan nomenklatur UKPBJ akan mengelola LPSE, advokasi hukum, dan  pembinaan konten barang dan jasa. “ULP saat ini masih tetap bisa digunakan sampai batas waktu 31 Desember 2023. Hingga masa itu silahkan bekerja dengan ULP yang ada,” pungkasnya. (hatiman)

173

Berita Terkait