Minggu 19 Mei 2019
Al-Ahad 14 Ramadhan 1440

Berita

Inspektur Wilayah III Dr. Hilmi Muhammadiyah Sampaikan Materi Pada Rakorpim Kanwil Kemenag Kepri

23-03-2019


* Inspektur Wilayah III Dr. Hilmi Muhammadiyah Sampaikan Materi Pada Rakorpim Kanwil Kemenag Kepri

Batam (Inmas)- Inspekstur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kemenag RI Dr. Hilmi Muhammadiyah menyampaikan materi pada kegiatan Rakorpim Kanwil Kemenag Kepri, Sabtu (23/3/2019) di Hotel Golden View Batam.

Hilmi Muhammadiyah menyebutkan substansi pengawasan adalah upaya melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. Upaya yang dilaksanakan oleh pihak inspektorat Jenderal Kemenag RI dalam rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut, antara lain melakukan teguran kepada penanggung jawab auditan hingga melakukan monitoring langsung kepada auditan untuk mengetahui tingkat perkembangan penyelesaian dan kendala yang dihadapi.

Dalam prakteknya, ada sejumlah hambatan penyelesaian TLHP antara lain Pengawasan pimpinan Satker kurang optimal, sehingga intensitas untuk melakukan teguran/tindakan terhadap pelaku yang belum melaksanakan tindak lanjut belum berjalan maksimal, Kurang perhatian dari penanggung jawab auditee terhadap permasalahan yang bersifat administratif, Ketidakmengertian dari pihak penanggung jawab auditee terhadap prosedur penyelesaian tindak lanjut.

Upaya percepatan TLHP dilakukannya dengan menyampaikan surat teguran kepada pimpinan unit kerja dan atau para koordinator tindak lanjut hasil pengawasan untuk segera melakukan upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan ke daerah dengan menugaskan tim ke auditee yang masih memiliki saldo temuan yang signifikan, dan melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada acara Konsultasi Koordinator Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilaksanakan setiap tahun.

Lalu, upaya percepatan TLHP ke depan dilakukan dengan menerbitkan Surat Peringatan/Teguran kepada penanggung jawab temuan, Permintaan komitmen penyelesaian tindak lanjut kepada penanggung jawab temuan dengan memberikan batas waktu tertentu untuk melaksanakan penyelesaian, untuk temuan BPKP diusulkan agar memberikan status Temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD) atas temuan sebelum tahun 2000 kepada pegawai yang sudah pensiun, meninggal dunia, rekanan yang sudah bangkrut dan tidak jelas keberadaannya, pengenaan sanksi hukuman disiplin pegawai kepada atasan/pimpinan satuan kerja yang tidak segera melaksanakan temuan.

Sanksi ini akan menjadi salah satu penilaian penting dalam setiap usulan promosi pejabat, dan menyerahkan berkas temuan, khususnya yang berakibat pada kerugian negara dan mengandung tindak pidana, kepada aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian).
Temuan yang telah diserahkan kepada APH, dapat dikeluarkan dari saldo temuan yang belum ditindaklanjuti sambil menunggu keputusan hukum yang bersifat tetap.

 

62

Berita Terkait