Minggu 31 Mei 2020

Berita

Ini dia Protokol Penanganan COVID-19 Pada Area Publik Di Lingungan Dirjen Bimas Islam

23-03-2020


* Protokol penenganan Covid dalam pernikahan

Kemenag TPI (INMAS) Dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di tengah maraknya pencegahan COVID-19 Kepala KUA Kecamatan Bukit Bestari H. Ali Busro, S.Ag juga berharap kepada masyarakat agar dapat mematuhi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam nomor: P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Imbauan Dan Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 Pada Area Publik Di Lingungan Dirjen Bimas Islam pada point 3 sebagai berikut:
Protokol pencegahan penyebaran Covid-19 pada Layanan Nikah di KUA:

  1. Penyebaran Covid-19 pada pelayanan Akad Nikah di KUA.
  1. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang;
  2. Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun/ hand sanitizer dan menggunakan masker; dan
  3. Petugas, Wali Nikah dan Catin Laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul;
  1. Pencegahan penyebaran Covid-19 pada pelayanan Akad Nikah di luar KUA
  1. Ruangan prosesi akad nikah di tempat terbuka atau di ruangan yang berventilasi sehat;
  2. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang;
  3. Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun/ hand sanitizer dan menggunakan masker; dan
  4. Petugas, Wali Nikah dan Catin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul.
  1. Untuk sementara waktu meniadakan semua jenis pelayanan selain pelayanan administrasi dan pencatatan nikah di KUA, yang berpotensi menjalin kontak jarak dekat serta menciptakan kerumunan seperti: bimbingan perkawinan bagi catin, konsultasi perkawinan, bimbingan klasikal dan sebagainya; dan
  2. Selalu melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, termasuk memberi rujukan yang diperlukan bilamana terdapat tanda-tanda dan gejala sakit baik pada petugas maupun masyarakat pada saat pelayanan berlangsung. (Alib)

532

Berita Terkait