Kamis 24 September 2020

Berita

Ini Dia Ketentuan Tentang Layanan Administrasi Perkawinan dan Legalisasi Buku Nikah

04-02-2019


* Ketentuan Tentang Layanan Administrasi Perkawinan dan Legalisasi Buku Nikah

Karimun (Inmas) -  Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun H. Riadul Afkar menyatakan bahwa siring dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka ada beberapa perubahan dalam hal Layanan Administrasi Perkawinan dan Legalisasi Buku Nikah. Hal ini disampaikan H. Riadul Afkar, Jumat (1/2/2019) sebelum melaksanakan monitoring PAI-Non PNS ke Kecamatan Meral Barat.

“Ada beberapa perubahan dalam pelayanan administrasi pencatatan perkawinan, dimana sekarang pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh KUA melalui Aplikasi Sistem Informasi Nikah berbasis online atau SIMKAH berbasis Website,” jelas H. Riadul Afkar.

Perubahan lainnya, masih menurut penjelasan H. Riadul Afkar  adalah pelaksanaan legalisir buku nikah, baik pelaksanaan nikahnya di KUA Kecamatan yang bersangkutan atau di luar wilayah KUA Kecamatan yang berbeda Kab./Kota atau beda provinsi dilakukan di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal yang bersangkutan.

“Aturan baru lainnya adalah untuk pernikahan antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang pernikahannya dilakukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia maka legalisir buku nikahnya dapat   dilakukan pada KUA Kecamatan yang melakukan pencatatan perkawinannya. Tetapi jika pencatatan perkawinannya sudah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis website maka legalisir buku nikahnya dapat dilakukan pada KUA di wilayah tempat tinggal berangkutan," jelas H. Riadul Afkar lagi.

Dan aturan baru lainnya adalah dalam hal pembuatan surat keterangan data buku nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Domisili atau  Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota wilayah domisili. 

“Masih terkait dengan pemberlakuan aplikasi SIMKAH Berbasis Website ini, kita juga sudah menyampaikan kepada Lurah dan kepala Desa melalui Ka. KUA Kecamatan bahwa agar menghimbau masyarakat yang akan mendaftarkan pernikahan di KUA untuk memperhatikan data-data pada NIK (KTP), KK, Ijazah, Akte Lahir, paspor calon Pengantin dan KTP Orang Tua/Wali Nikah. Jika terdapat perbedaan agar segera melakukan perbaikan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil," tutup H. Riadul Afkar. (zhir)

9297

Berita Terkait