Jumat 06 Agustus 2021

Berita

Gelar Verifikasi Faktual Capim BAZNAS Kepri Periode 2021-2026, Ketua BAZNAS RI Beri Sambutan

17-06-2021


* Gelar Verifikasi Faktual Capim BAZNAS Kepri Periode 2021-2026, Ketua BAZNAS RI Beri Sambutan

Batam (Humas) - Badan Amil Zakat Nasional menyelenggarakan Verifikasi Faktual Calon Pimpinan BAZNAS Kepri Periode 2021-2026 bertempat di Hotel Nagoya Mansion Batam, Kamis (17/06/2021). Hadir Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. H. Noor Achmad, MA, Pimpinan BAZNAS RI Supervisi Kepri Saidah Sakwan, MA, Kakanwil Kemenag Kepri Dr. H. Mahbub Daryanto, M.Pd.I, Ketua BAZNAS Kepri, Drs. K.H. Mustamin Husein, dan Kepala Biro Kesra Kepri Aiyub, S.Sos, M.Si. Kegiatan verifikasi faktual terhadap capim BAZNAS dilaksanakan selama 2 hari dari 10 Capim nantinya akan dipilih menjadi 5 Capim.

Dalam sambutannya Ketua BAZNAS RI KH. Noor Achmad, mengatakan BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang dibentuk untuk mengelola zakat dari masyarakat. Targetnya ialah penguatan lembaga dari pusat sampai ke daerah, lembaga pemerintah yang mengurus zakat menjadikan Indonesia tidak terjebak dalam sekularisasi.

Selain itu, zakat membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui proses yang lebih mudah dari lembaga lain. Saat ini BAZNAS telah mengusulkan ke pemerintah agar setiap bulannya gaji ASN yang beragama Islam dipotong untuk pembayaran zakat profesi. KH. Noor Achmad mencontohkan seperti Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang mewajibkan agar seluruh ASN membayar zakat.

“Bila diakumulasikan setiap ASN diseluruh Indonesia membayar zakatnya maka akan terkumpul 30 sampai 50 miliar rupiah, paling sediki 10 miliar pertahun. Ini adalah potensi yang sangat luar biasa,” ucapnya.

Ia melanjutkan, secara umum Sumatera termasuk Kepulauan Riau, berada di kategori baik dalam pengelolaan zakatnya. Jika usulan tersebut dilaksanakan, maka dana yang terkumpul dapat mensejahterakan sosial ekonomi umat.

Sementara itu Kakanwil Kemenag Kepri, H. Mahbub Daryanto menaruh harapan besar bagi Pimpinan BAZNAS Kepri yang terpilih nanti dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dan menguatkan program Kementerian Agama dalam memberikan penyuluhan zakat, serta profesional dalam mengelola potensi ekonomi umat islam yang ada di Kepulauan Riau.
 

73

Berita Terkait