Kemenag Karimun Bantu Pengurusan Sertifikat Halal Kepada 17 UMKM

Oleh admin    14-09-2017 04:06:43  


Karimun (Humas) -  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, Kamis (14/9/2017) melalui seksi Bimbingan Masyarakat Islam memberikan penjelasan kepada 17 pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah  (UMKM) di Kabupaten Karimun yang mendapat bantuan pengurusan sertifikasi halal tentang persyaratan pengurusan sertifikat halal yang mendapat bantuan pengurusannya oleh Kementerian Agama.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun pagi ini langsung disampaikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam H. Kholif Ihda Rifai.

“Ke tujuh belas UMKM ini akan dibantu proses sertifikasinya oleh Kementerian Agama, 5 UMKM dibantu biaya sertifikasinya oleh Kanwil Kemenag Provinsi Kepri dan 12 UMKM  dibantu biaya sertifikasinya oleh Kankemenag Kabupaten Karimun.” Jelas H. Kholif Ihda Rifai.

Adapun syarat pengurusan Sertifikasi Halal tersebut, jelas H. Kholif adalah biaya administrasi pendaftaran sebesar Rp. 150.000,- yang dananya ditanggung oleh Kementerian Agama, Pas Photo pemilik ukuran 3x4  sebanyak 2 lembar, Photocopy KTP pemilik usaha, Photocpoy KTP karyawan 1 lembar, lampiran daftar menu (khusus rumah makan dan katering). 

“Selanjutnya lampiran bahan baku dilengkapi foto kemasan bahan, photocopy pembelian sertifikat halal ayam dan daging yang masih berlaku khusus pembelian bahan baku daging beku. Bagi yang membeli ayam kampung akan diaudit ke lapangan. Daftar bahan baku untuk seluruh produk yang disertifikasi halal.” Lanjutnya.

Selanjutnya adalah matrik bahan baku untuk setiap produk yang disertifikasi halal, dokumen pendukung bahan baku, copy sertifikat halal produk yang lama untuk sertifikasi perpanjangan. Manual SJH untuk perusahaan baru atau revisi Manual SJH untuk perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Halal jika ada. Copy status SJH atau Sertifikat SJH untuk perusahaan yang telah memiliki Sertifikat  Halal.

“Berikutnya adalah Digaram alur proses produksi produk yang disertifikasi, peta lokasi pabrik untuk perusahaan atau pabrik baru. Tata letak atau layout pabrik untuk perusahaan atau pabrik baru jika pabrik merupakan bagian dari sebuah site/komplek pabrik maka lampirkan juga layout site pabrik keseluruhan.” Tambahnya.

Pemilik UMKM juga harus membuat pernyataan fasilitas produksi bebas dari unsur babi, daftar alamat pabrik, maklon, gudang dan fasilitas persiapan pra produksi, profil perusahaan untuk usaha baru, surat izin dari departemen kesehatan, NPWP dan surat domisili usaha.

“Insya Allah, akhir-akhir bulan ini tim audit sertifikasi halal akan turun untuk melakukan audit langsung kepada 17 UMKM ini.” Ungkap H. Kholif.

Berita Terbaru

26-09-2017 02:35:16

Hari Ini Kloter 19 BTH Kembali Ke Tanah Air

26-09-2017 02:34:08

Gubernur Kepri Serahkan Penghargaan KUA Teladan II Nasional Tahun 2017

26-09-2017 02:32:06

Sambut Muharam, Walikota Tanjungpinang Wisuda Santri TPA/TPQ

26-09-2017 02:10:26

Genap 50 Jamaah Haji Debarkasi Batam Yang Telah Wafat di Arab Saudi

26-09-2017 11:24:53

Pemkab Kampar Berkomitmen Tingkatkan Layanan Jamaah Haji

26-09-2017 09:51:17

MAN Karimun Meriahkan Tahun Baru Islam dengan Pawai Muharram

26-09-2017 09:50:00

M. Rinaldo Dwi Putro Terpilih Sebagai Ketua Osis MAN Karimun

26-09-2017 09:48:22

Sambut Tahun  Baru 1439 H, Kasi Pakis Beri Motivasi Di MAN IC Batam

26-09-2017 09:47:03

Dirham : Ajarkan Nilai-Nilai kepemimpinan

25-09-2017 03:56:18

PEMBINAAN GURU BUDDHA PADA KEMENAG KOTA TANJUNGPINANG