Kemenag Karimun Bantu Pengurusan Sertifikat Halal Kepada 17 UMKM

Oleh admin    14-09-2017 04:06:43  


Karimun (Humas) -  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, Kamis (14/9/2017) melalui seksi Bimbingan Masyarakat Islam memberikan penjelasan kepada 17 pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah  (UMKM) di Kabupaten Karimun yang mendapat bantuan pengurusan sertifikasi halal tentang persyaratan pengurusan sertifikat halal yang mendapat bantuan pengurusannya oleh Kementerian Agama.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun pagi ini langsung disampaikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam H. Kholif Ihda Rifai.

“Ke tujuh belas UMKM ini akan dibantu proses sertifikasinya oleh Kementerian Agama, 5 UMKM dibantu biaya sertifikasinya oleh Kanwil Kemenag Provinsi Kepri dan 12 UMKM  dibantu biaya sertifikasinya oleh Kankemenag Kabupaten Karimun.” Jelas H. Kholif Ihda Rifai.

Adapun syarat pengurusan Sertifikasi Halal tersebut, jelas H. Kholif adalah biaya administrasi pendaftaran sebesar Rp. 150.000,- yang dananya ditanggung oleh Kementerian Agama, Pas Photo pemilik ukuran 3x4  sebanyak 2 lembar, Photocopy KTP pemilik usaha, Photocpoy KTP karyawan 1 lembar, lampiran daftar menu (khusus rumah makan dan katering). 

“Selanjutnya lampiran bahan baku dilengkapi foto kemasan bahan, photocopy pembelian sertifikat halal ayam dan daging yang masih berlaku khusus pembelian bahan baku daging beku. Bagi yang membeli ayam kampung akan diaudit ke lapangan. Daftar bahan baku untuk seluruh produk yang disertifikasi halal.” Lanjutnya.

Selanjutnya adalah matrik bahan baku untuk setiap produk yang disertifikasi halal, dokumen pendukung bahan baku, copy sertifikat halal produk yang lama untuk sertifikasi perpanjangan. Manual SJH untuk perusahaan baru atau revisi Manual SJH untuk perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Halal jika ada. Copy status SJH atau Sertifikat SJH untuk perusahaan yang telah memiliki Sertifikat  Halal.

“Berikutnya adalah Digaram alur proses produksi produk yang disertifikasi, peta lokasi pabrik untuk perusahaan atau pabrik baru. Tata letak atau layout pabrik untuk perusahaan atau pabrik baru jika pabrik merupakan bagian dari sebuah site/komplek pabrik maka lampirkan juga layout site pabrik keseluruhan.” Tambahnya.

Pemilik UMKM juga harus membuat pernyataan fasilitas produksi bebas dari unsur babi, daftar alamat pabrik, maklon, gudang dan fasilitas persiapan pra produksi, profil perusahaan untuk usaha baru, surat izin dari departemen kesehatan, NPWP dan surat domisili usaha.

“Insya Allah, akhir-akhir bulan ini tim audit sertifikasi halal akan turun untuk melakukan audit langsung kepada 17 UMKM ini.” Ungkap H. Kholif.

Berita Terbaru

21-11-2017 09:24:49

Rombongan Gerakan Magrib Mengaji Kunjungi Mesjid Nurul Hidayah Sagulung

21-11-2017 09:23:06

Nabhan : Junjung Tinggi Sportifitas Pertandingan

21-11-2017 08:23:00

Erizal : Kedepan Petugas Apel Sudah Terjadwal

21-11-2017 08:21:16

Kemenag Batam Terima Kunjugan FKUB Bekasi

21-11-2017 08:11:11

Kakankemenag Batam Hadiri Hari Pahlawan Tingkat Kota Batam Tahun 2017

20-11-2017 01:10:17

Kemenag Kembangkan E-Monitoring Layanan KUA

20-11-2017 09:34:32

2018 ASN Kemenag Siap-siap Diterapkannya Daily Activity Online

18-11-2017 01:23:46

Sesitjen Kemenag RI, Drs. H. Muhammad Tambrin : 10 Hak orang tua terhadap anaknya

18-11-2017 12:34:00

Penyelenggaraan Asesmen Pejabat Eselon III dan IV Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

17-11-2017 08:45:25

Erizal Buka Bimbingan Manasik di Asrama