Senin, 17 April 2017, 17:37

Berharap FKUB Menjadi Lembaga Yang Mandiri Dan Independen

Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan, Alifosra Nur mengatakan Indonesia sebagai negara yang sangat besar harus dijaga keru

Batam (Humas)-Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau menggelar workshop administrasi Kerukunan Umat Beragama Tahun 2017 di Wisma Kementerian Agama Jalan Engku Putri Batam Center selama dua hari 17 18 April 2017. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau H. Marwin Jamal, Senin (17/4) pagi.

Dalam materinya Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan, Alifosra Nur mengatakan Indonesia sebagai negara yang sangat besar harus dijaga kerukunannya. Menjaga kerukunan di Indonesia menurut Alifosra Nur merupakan perkara yang sulit dan pihaknya pun tidak ingin Indonesia menjadi negara yang terpecah belah seperti Eropa Timur.

"Bagaimanapun Indonesia diikat dengan kebhinekaan. Kerukunan umat beragama di Indonesia adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi", kata Alifosra Nur.

Saat ini menurutnya hampir sebagian besar wilayah di Indonesia sudah memiliki Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Setidaknya saat ini sudah ada 34 FKUB Provinsi, 524 FKUB Kabupaten/Kota dan ada 14 Kabupaten/Kota yang belum membentuk FKUB. "Memang banyak FKUB yang belum memiliki Sekretraiat Bersama. Sebagai informasi sehabis lebaran nanti akan dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional FKUB seluruh Indonesia untuk membahas hal tersebut", kata Alifosra Nur.

Dia menyebutkan FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Alifosra Nur kembali mengingatkan tugas Gubernur dan Bupati/ Walikota dalam pola penganggaran APBD untuk kegiatan kerukunan umat beragama.

Dia menjelaskan tugas Gubernur antara lain memelihara ketentraman, dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi masing-masing, mengkoordinasikan kegiatan instansi vertical di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, menumbuhkembangkan keharmonisan saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama, membina dan mengkoordinasikan Bupati dan Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Menurutnya selama ini FKUB telah berhasil menjadi media yang efektif untuk meningkatkan dialog antar umat beragama dan menekan terjadinya konflik khususnya dalam hal pendirian rumah ibadat. Karenanya FKUB terus dipertahankan dan diberdayakan untuk membantu Pemerintah dalam memelihara dan mengendalikan kerukunan antar umat beragama.

"Ke depan kami berharap FKUB dapat menjadi forum yang mandiri dan independent, sebagai sentral sosial masyarakat termasuk pendidikan politik, tidak hanya berfokus pada pemeliharaan kerukunan, dan mengupayakan kesejahteraan umat beragama dalam bidang ekonomi, pendidikan dan budaya", ucap Alifosra Nur.

"Dengan harapan FKUB sebagai forum pluralitas dan demokrasi, dimana FKUB tetap menjaga netralitasnya dari berbagai kepentingan politik sesaat, pusat pengembangan model kerukunan ideal dan FKUB dapat meningkatkan koordinasinya dengan Pemerintah", tambahnya. (hatiman)

Berita Lainnya
Kamis, 27 April 2017, 08:32

Maahad Tahfidz Quran Malaysia Kunjungi Quran Center Batam

Rabu, 26 April 2017, 04:47

Maahad Tahfidz Alquran Malaysia Studi Banding Ke Kepri

Kamis, 20 April 2017, 16:31

Kakanwil Kemenag Kepri Lantik Pejabat Eselon III

Selasa, 18 April 2017, 09:37

Muhammad Siddiq Sebut FKUB Masih Butuh Bantuan Anggaran Dari Pemda

Senin, 17 April 2017, 21:41

Muharram: Kehidupan Keagamaan Bersifat Fluktuatif