Senin, 17 April 2017, 16:17

Kakanwil Kemenag Kepri Ingatkan Syarat Pendirian Rumah Ibadat

Kakanwil Kemenag Kepri Ingatkan Syarat Pendirian Rumah Ibadat

Batam (Humas)-Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau menggelar workshop administrasi Kerukunan Umat Beragama Tahun 2017 di Wisma Kementerian Agama Jalan Engku Putri Batam Center selama dua hari 17 18 April 2017. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau H. Marwin Jamal, Senin (17/4) pagi.

Dalam materinya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau H. Marwin Jamal mengatakan setidaknya ada tiga faktor utama penyebab terganggunya kerukunan yakni saat umat akan mendirikan rumah ibadah, soal penyiaran agama dan saat penodaan agama terjadi. Hal tersebut menurut Marwin Jamal kadang diperburuk dengan kondisi FKUB yang belum memadai diantaranya keberadaan staf dan kantor sekretariat yang belum permanen seluruhnya, pendanaan yang kurang mendapat dukungan dari APBN maupun APBD.

"Belum lagi biaya operasional yang cukup besar untuk FKUB Kabupaten/Kota, kondisi wilayah yang sulit dijangkau seperti di Kepulauan Riau belum lagi soal koordinasi antar FKUB Kabupaten/Kota dan propinsi yang belum berjalan baik", ujar Marwin Jamal.

Menurut Marwin Jamal, pada prinsipnya setiap pendirian rumah ibadat harus didirikan didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

"Pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan, dan dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kab/kota atau provinsi", tambah Marwin Jamal.

Menyikapi kondisi di Kepulauan Riau dimana banyak rumah ibadat yang menggunakan bangunan sementara yang bukan bangunan rumah ibadat, Marwin menjelaskan pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan laik fungsi dan memperhatikan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

"Persyaratan laik fungsi mengacu pada peraturan perundangan soal bangunan gedung. Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat, meliputi izin tertulis pemilik bangunan, rekomendasi tertulis dari lurah/kades, pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota, dan pelaporan tertulis kepada Kemenag kabupaten/kota", ucap Marwin Jamal.

Namun lebih lanjut Marwin Jamal mengatakan surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota. "Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun", pungkasnya. (hatiman)

Berita Lainnya
Kamis, 27 April 2017, 08:32

Maahad Tahfidz Quran Malaysia Kunjungi Quran Center Batam

Rabu, 26 April 2017, 04:47

Maahad Tahfidz Alquran Malaysia Studi Banding Ke Kepri

Kamis, 20 April 2017, 16:31

Kakanwil Kemenag Kepri Lantik Pejabat Eselon III

Selasa, 18 April 2017, 09:37

Muhammad Siddiq Sebut FKUB Masih Butuh Bantuan Anggaran Dari Pemda

Senin, 17 April 2017, 21:41

Muharram: Kehidupan Keagamaan Bersifat Fluktuatif